Untuk anda yang ingin mendownload filenya, berbentuk (.docx)
Silahkan klik link dibawah ini!.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latarbelakang Masalah
Modernisasi pendidikan merupakan sebuah perkembangan pendidikan yang bisa menyesuaikan laju zaman. Perkembangan itu dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kondisi negaranya , kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, pengembangan pendidikan di negara tersebut dan lainnya.
Begitu juga perkembangan pendidikan di Mesir. Perubahan-perubahan di negara Mesir mampu mengubah pendidikan menjadi lebih baik dan berkembang pesat.
Oleh karena itu dalam makalah ini akan membahas mengenai potret pendidikan di Mesir.
B. Rumusan Masalah
Dari latarbelakang masalah yang ada, maka berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, antara lain :
1. Bagaimana potret system pemerintahan di Mesir ?
2. Bagaimana kondisi demografi dan potensi income negara di Mesir ?
3. Bagaimana filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan di Mesir ?
4. Bagaimana kebijakan di bidang pendidikan agama di Mesir ?
5. Bagaimana kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal di Mesir ?
6. Bagaimana dinamika dalam pengembangan kurikulum di Mesir ?
7. Bagaimana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Mesir ?
8. Bagaimana pembiayaan pendidikan di Mesir ?
BAB II
PEMBAHASAN
1. Potret Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi semenjak tahun 1979, telah memperbesar kekuasaan gubernur sebagai wakil presiden di daerah, dan ini telah mendorong keterlibatan masyarakat lebih besar dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan priorits sosio ekonomi masyarakat lapisan bawah.
Republik arab mesir mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 458 anggota terpilih, 10 orang diantaranya ditunjuk oleh Presiden. Kira-kira 50% anggota DPR Mesir yang terpilih berasal dari rakyat tani dan buruh. Mesir juga mempunyai ”dewan konsultatif ” dan sebuah badan yang diikenal dengan “Dewan Khusus Nasional” (National Specialized Councils) yang berfungsi membantu Presiden. Mesir dibagi dalam 26 “governorat” yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang gubernur yang diangkat oleh Presiden. Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1979, governorat mempunyai fungsi administratif yang penting dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, irigasi, transformasi dan lain-lain.[1]
2. Kondisi Demografi dan Potensi Income Negara
Luas wilayah negara Mesir adalah 1.315.498 KM persegi dengan posisi yang sangat strategis. Mesir terletak diperbatasan antara dua benua Asia dan benua Afrika, serta menjadi pintu masuk bagi kedua benua tersebut. Mayoritas wilayah Mesir terletak di benua Afrika dan sebagian kecilnya terletak di benua Asia, yaitu wilayah Sinai yang dalamnya terdapat Gunung Tursina, tempat Nabi Musa a.s. menerima wahyu.
Di sebelah utara Mesir terdapat laut Meditarinian (Laut Tengah) dan di sebelah timur terdapat Laut Merah. Kedua laut ini dipertemukan dengan Terusan Zuez . di sebelah barat, Mesir berbatasan dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Palestina dan Israel.[2]
Topografi daerah Mesir berbentuk padang pasir dii bagian barat dan timur serta lembah sungai Nil dan deltanya. Padang pasir barat yang mencakup 68% daratan Mesir merupakan daerah tanah tandus kering, yang ditutupi oleh dataran pasir yang sangat luas, bukit-bukit pasir yang berpindah-pindah karena anginn, dan lembah-lembah dalam yang luas. Sebagian lembah-lembah itu ialah Lembah Qattara, Siwa, dan Faium berada dibawah permukaan laut.
Padang pasir timur, yang juga dikenal dengan nama Padang Pasir Arab, merupakan dataran tinggi atau plato yang terbagi-bagi atas lembah-lembah dalam, mencakup 22 % dataran Mesir. Daerah-daerah yang didiami penduduk terutama daerah lembah dan delta Nil, yang luasnya hanya 4% dari luas daratan. Selain lembah dan delta Nil, daerah yang didiami penduduk ialah daerah sepanjang Terusan Suez dan pantai Laut Merah, Laut Mediteranian, dan teluk Aqaba.[3]
Seperti yang dilansir dalam media, Mesir merupakan negara Arabpaling banyak penduduknya sekitar 74 juta orang. Hampir seluruh populasi terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama Iskandariyah dan Kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat Terusan Suez. Hampir 90% dari populasinya adalah pemeluk Islam dan sisanya Kristen (terutama denominasi Coptic).
Penduduk Mesir hampir homogenous. Pengaruh Mediterania (seperti Arab dan Italia) dan Arab muncul di utara, dan ada beberapa penduduk asli hitam di selatan. Banyak teori telah diusulkan mengenai asal usul orang Mesir, namun tidak ada yang konklusif, dan yang paling banyak diterima adalah masyarakat Mesir merupakan campuran dari orang Afrika Timur dan Asiatik yang pindah ke lembah Nil setelah zaman es. Orang Mesir menggunakan bahasa dari keluarga Afro-Asiatik (sebelumnya dikenal sebagai Hamito-semitic).[4]
Tanah para Fir’aun dan piramid merupakan sebutan yang tepat bagi Mesir. Itulah sebabnya Mesir menjadi salah satu kota kunjungan pariwisata terbesar di wilayah Arab selain Makkah yang ramai karena kunjungan jamaah hajnya.
Disamping memiliki potensi periwisata, Mesir juga tergolong negara Arab yang subur. Tidak seperti gambaran negara Timur Tengah pada umumnya, yakni penuh padang pasir dan sahara, Sungai Nil yang mengalir sepanjang jalur Mesir menyuburkan tanah pertanian, seolah menylap gurun yang gersang menjadi padang rumput yang hijau. Diantara hasil pertaniannya adalah kurma dan gandum. Bahkan, kurma itu dibudidayakan untuk ekspor ke luar negeri., yang meningkat konsumsinyatiap menjelang Ramadhan.
Letak geografisnya cukup kondusif bagi jalur perdagangan diantara negara-negara di Timur Tengah. Meskipun tidak sebesar Arab Saudi dalam hal sumber minyak, Mesir termasuk pengekspor minyak dalam jumlah besar ke Eropa.[5]
3. Filsafat Pendidikan dan Orientasi Pendidikan
Sejak masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, Mesir khususnya Kairo telah menjadi pusat intelektual Muslim dan kegiatan ilmiah lainnya. Kecenderungan para khalifah Fatimiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terlihat dari zaman Al-Muiz. Usaha yang mereka lakuakan adalah menyebarkan pada da’i untuk melakukan dakwah yang disampaikan dengan tujuan untuk menyampaikan dokrin agama dan menghimbau rakyat untuk berpendidikan tinggi.
Keterbukaan pada pemikiran filsafat Yunani membawa pencapaian ilmiah yang tertinggi di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah. Mereka mengembangkan sebuah risalat yaitu Risalat Ikhwanus Safa, yang bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan di dunia dan masa yang akan datang.
Pada masa khalifah Al-Aziz semangat intelektual dan pengembangan kualitas pemikiran, orang Mesir mampu mengungguli negara lainnya. Al-Aziz mencoba merubah fungsi masjid Al-Azhar yang dibangun oleh Jauhar menjadi sebuah Universitas pertama di Mesir, yang merupakan waqaf dari Al-Aziz sendiri.[6]
Awalnya lembaga pendidikan Al-Azhar adalah pusat penyebaran paham Syiah. Namun, sejak Shalahuddin Al-Ayyubi berkuasa di Mesir pada tahun 1771 M, Kurikulum pendidikan Al-Azhar pun diubah dari paham Syiah menjadi paham Sunni.[7]
Selain Al-Azhar, di Mesir terdapat beberapa Univarsitas lain yaitu University of Cairo (1948), Alexandria University (1942), Ein al-Syams University (1950), Assuit University (1958) dan lainnya.
Seiring dengan medernisasi pendidikan terus dilakukan oleh Mesir. Berbagai peraturan dan perundang-undangan dibuat untuk mengintegrasikan jenis dan sistem persekolahan yang semula otonom menjadi sistem pendidikan nasional. Menurut perundang-undangan Mesir, sistem persekolahan mengikuti pola 6-3-3-4 tahun, yakni 6 tahun disekolah dasar, 3 tahun disekolah persiapan, 3 tahun sekolah menegah dan 4 tahun di Universitas. Usia wajib belajar berlaku pada penddikan dasar 6 tahun, dari usia 6 sampai 12 tahun. Sekoalh persiapan atau Preparatori Stage yang berlangsung selama 3 tahun dan merupakan sekolh umum dilaksanakan tanpa adanya penjurusan. Sementara itu, sekolah menengah atau General condary Stage merupakan sekolah umum untuk persiapan ke perguruan tinggi. [8]
4. Kebijakan Dibidang Pendidikan Agama
Muhammad Abduh tercatat sebagai pembaharu pendidikan di Mesir, terutama untuk skop lembaga pendidikan tradisional dan keagamaan, yakni Al-Ahzar. Menurut Abduh, pembaharuan pendidikan di Al-Azhar akan mem pengaruhi Dunia Islam, mengingat Al-Ahzar merupakan Universitas Islam internasinal yang bukan saja dikunjungi para pelajar muslim dari seluruh dunia, yang ketika mereka kembali ke negara asal membawa ide pembaharuan. Berpijak dari pola pikir demikian, Abduh menghendaki dimasukkannnya beberapa disiplin ilmu modern (al-ulumul al-aqliyah) dalam kurikulum Al-Azhar, seperti fisika, ilmu pasti, filsafat, sosiologi, dan sejarah. Begitu pula sebaliknya, ia menghendaki dimasukkannya pendidikan agama yang lebih intensif. Sepertinya, Abduh berupaya mengintegrasikan ilmu modern dengan agama. Dengan masuknya ilmu aodern di Al-Azhar, lalu memperkuat agama di sekolah-sekolah pemerintah, menurut Abduh, dikotomi ilmu dan jurang pemisah antara ulama dan ilmuwan modern dapat diperkecil.[9]
5. Kebijakan Dibidang Manajemen Pendidikan Formal.
Kementrian Pendidikan bertanggung jawab atas segala sesuatu untuk menjamin terselengaranya operasional sekolah dengan efisien, mulai dari pendidikan presekolah sampai pendidikan tinggi.
Kementrian Pendidikan disusun dengan organisasi pengelolaan pendidikan sebagai berikut :
1) Kantor Dupeti Mentri . Bagian ini menyupervisi :
· Hubungan kebudayaan dengan pihak luar
· Perencanaan pendidikan dan tindak lanjutnya
· Hubungan masyarakat
· Statistik
· Masalahmasalah direktorat
· Koordinasi tugas-tugas supervisi
2) Bagian Perkantoran Menteri. Tugasnya antara lain :
· Penghubung dengan Dewan Perwakilan Rakyat
· Pusat teknik
· Kentor keamanan
· Sekretarian umun dewan-dewan tertinggi negara
· Seksi kesekretariatan
3) Bagian Pendidikan Dasar. Kantor ini bertugas :
· Mengawasi pendidikan dasar
· Persiapan guru
· Pendidikan bagi orang dewasa
· Literasi
4) Bagian Pendidikan Persiapan dan Pendidikan Menengah. Bertanggung jawab atas :
· Pengawasan kedua sektor pendidikan persiapan dan pendidikan menengah
· Koordinasi administrasi
5) Bagian Pendidikan Teknik. Kantor ini bertanggung jawab :
· Mengawasi pendidikan industri
· Mengawasi pendidikan perdagangan
· Mengawasi peralatan teknik
· Mengawasi koordinasi administrasi
6) Bagian Pelayanan Pendidikan. Bagian ini bertanggung jawab :
· Mengawasi akadeni-akademi militer
· Mengawasi pendidikan jasmani
· Mengawasi pendidikan sosial
· Mengawasi hubungan keluar
· Mengawasi ujian
· Mengawasi koordinasi administrasi
7) Bagian Pelayanan Umum. Kantor ini bertanggung jawab :
· Mengawasi metode pendidikan
· Mengawasi makanan
· Mengawasi soal-soal hukum
· Mengawasi masalah-masalah kantor
8) Bagian pengembangan Administrasi. Kantor ini bertugas :
· Mengawasi organisasi
· Mengawasi pelatihan
· Mengawasi personalia
9) Bagian administrasi dan soasoal keuangan
Mentri bersidang dalam waktu-waktu tertentu dengan dewan-dewan yang berada dibawah kesekekretariatan da sejumlah dewan-dewan lain. Mentri juga memimpin sidang Dewan Tertinggi Universitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pembuatan kebijakan.[10]
6. Dinamika dalam Pengembangan Kurikulum
Sejarahnya, Muhammad Ali Pasya seorang keturunan Turki yang merupakan peletak dasar pendidikan modern di Mesir. Ia mempunyai pandangan bahwa Mesir dapat menjadi negara maju apabila mampu mengadopsi dan memasukkan sistem dan kurikulum pendidikan Barat.[11]
Di Mesir, garis besar kurikulum ditentukan oleh sebuah tim. Tim kurikulum ini dterdiri dari konsultan, superversior, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Adapun Pusat Pendidikan Nasional bertanggung jawab mengumpulkan informasi mengenai materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan implementasinya di lapangan.
Pemerintah Mesir sangat gigih mendorong lebih banyak pengajaran bahasa asing terutama bahasa inggris dengan visi pendidikan global.Bahasa asing di ajarkan pada sekolah menengah dan kadang-kadang juga mulai diajarkan pada sekolah-sekolah dasar swasta. Pelajaran bahasa asing merupakan keharusan di sekolah, dan bahasa Inggris, Prancis dan Jerman merupakan tiga bahasa asing yang banyak di pilih.
Pada mumnya, sekolah dan masing-masing guru mempunyai kebebasan yang agak luas dalam memilih materi pelajaran.[12]
7. Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
Dalam salah satu pemberitaan media menyebutkan, Kamaruddin (Dirjen Pendidikan Islam) mengatakan, bahwa kerjasama dengan negeri Piramid itu akan dijalin. Namun, Kamaruddin mengaku prihatin dengan kondisi politik di sana. Di samping itu, mengambil program doktor di Mesir juga tidak mudah, bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang kebetulan S2 nya tidak di negara-negara Arab.[13]
Sistem pendidikan Mesir mengalami benyak kelemahan, di antaranya, kekurangan guru yang memenuhi kualifikasi, program-program yang tidak mencukupi jumlahnya, tingginya tingkat putus sekolah (dropouts), gedung-gedung sekolah yang tidak cukup jumlahnya , dan rasio murid-murid yang masih tinggi. Disamping itu, pengangguran cenderung meningkat yang dialami oleh lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
Upaya negera Mesir untuk memperoleh manfaat kemajuan teknologi dunia sering menjadi berantakan karena masih banyaknya rakyat yang buta huruf. Masalah ini mengandung bnyak dimensi, antar lain, sumber daya, gedung, bantuan untuk guru-guru, kurikulum dan sebagainya.
Pendidikan juga menghadapi kenyataan bahwa guru tak lebih menyampaikan informasi, dan murid sebagai penerima informasi yang pasif. Seharusnya murid, siswa, dan mahasiswa dikembangkan menjadi pribadi-pribadi yang positif, mandiri yang mampu berpikir kreatif dan efektif.[14]
8. Pembiayaan Pendidikan
Peningkatan jumlah guru dan sekolah, perbaikan peralatan dan kenaikan harga (termasuk kenaikan gaji) telah menyebabkan kenaikan belanja pendidikan. 23 juta pound mesir (US$77 juta) yang dianggarkan pada tahun 1952 naik menjadi E126 juta pound (US$420 juta) tahun 1969. Pada periode yang sama investasi masyarakat pada pendidikan meningkat dari E2,5 juta pound (US$8,4 juta) menjadi E33,3 juta pound (US$111,2 juta). Sesudah tahun 1970, alokasi dana untuk pendidikan mulai meningkat dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan alokasi sebelumnya.
Mesir menerima bantuan dari Bank Dunia, UNICEF, UNESCO dan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, German, Kerajaan Inggris (UK) dan negara-negara Arab. Walaupun jumlah bantuan itu cukup itu cukup besar, namun masih banyak lagi yang harus dicapai dalam bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi manajemen dan belanja pendidikan.
Sistem pendidikan saat ini mempertimbangkan sekolah persiapan (sekolah menengah pertama) sebagai jenjang terakhir untuk wajib belajar. Ini berarti peningkatan biaya. Gaji guru-guru pada semua level pendidikan telah naik begitu besar antara tahun 1981 dan 1988 dibandingkan kenaikan sebelumnya.[15]
Sejak perluasan bebas wajib belajar hukum pada tahun 1981 maka diadakan peraturan baru yang isinya kurang lebih yaitu bebas biaya wajib belajar bagi sekolah persiapan atau sekolah dasar. Sedangkan untuk perguruan tinggi atau pasca pendidikan sekunder negeri, hanya membayar biaya pendaftaran saja.
Perguruan tinggi swasta di mesir juga menerima dana negara dan tidak hanya tergantung pada sumber daya mereka yaitu dari yayasan dan masyarakat. Namun uang sekolah dan biaya lain-lain untuk pendidikan relatif mahal jika dibandingkan dengan sekolah negeri, yaitu mulai dari $ 2000.
Perguruan tinggi swasta di mesir juga mnerima dana negara dan tidak hanya tergantung pada sumber daya mereka yaitu dari yayasan dan masyarakat. Namun uang sekolah dan biaya lain-lain untuk pendidikan relatif mahal jika dibandingkan dengan sekolah negeri, yaitu mulai dari $ 11.000 per semester.[16]
BAB III
PENUTUP
Dari pembahasan pada bab II kami menyimpulkan bahwa pendidikan di Mesir mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintahan yang tertata rapi yang memiliki potensi besar mengembangkan pendidikan, letak Mesir yang strategis, berada di antara benua Asia dan benua Afrika yang menjadi pintu masuk bagi kedua benua tersebut. Income negara yang diterima dari para wisatawan, hasil pertanian, dan hasil minyak bumi, serta kebijakan –kebijakan yang diterapkan di Mesir, mampu memberikan perubahan yang besar khususnya perkembangan dibidang pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Katani, Abdul Hayyie. 2009. Studi in Islamic Countries: Panduan Lengkap Kuliah di Negara-negara Islam. Jakarta: Gema Insani.
Assegaf, Abdur Rahman. 2003. Internasionalisasi Pendidikan. Jakarta: Gama Media.
Syah Nur, Agustiar. 2001. Perbandingan Sistem 15 Negara. Bandung: Lubuk Agung.
Maunah, Binti. 2011. Perbandingan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras.
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir , (diakses pada tanggal 08 Maret 2015, pukul 12:27 WIB)
http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=242678, (diakses pada tanggal 08 Maret 2015, pukul 12:00 WIB)
[1] Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Ed. I (Bandung : Lubuk Agung, 2001), hlm. 227
[2] Abdul Hayyie al-Katani, Studi in Islamic Countries: Panduan Lengkap Kuliah di Negara-negara Islam, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 21.
[3] Agustiar Syah Nur, Op.Cit., h. 225-226
[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir , diakses pada tanggal 08 Maret 2015, pukul 12:27 WIB.
[5] Abd. Rahman Assegaf, INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Nega Islam dan Barat (Jakarta: Gama Media, 2003), hlm.45.
[6] Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.
[7] Abdul Hayyie al-Katani, Op.Cit., h. 25
[8] Abd. Rahman Assegaf , Op.Cit., h.62-63.
[9] Ibid,. h. 60-61.
[10] Agustiar Syah Nur, Op.Cit., h. 232-233.
[11] Binti Maunah, Op.Cit., h. 88.
[12] Agustiar Syah Nur, Op.Cit., h. 235-236
[13] http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=242678, di akses pada tanggal 08 Maret 2015, pukul 12:00 WIB
[14] Ibid,h. 237-238
[15] Ibid,h. 233-234
[16] Binti Maunah, Op.cit, h. 90-91
0 Response to "Makalah Perbandingan Pendidikan (Potret Pendidikan Di Mesir)"
Post a Comment